• May 13, 2023
• Pemerintah Desa Sesaot.

sesaot.desa.id  - Keberhasilan dan Prestasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibawah komando H. Fauzan Khalid - Hj Sumiatun terus berlanjut. Setelah meriah berbagai prestasi membanggakan di tingkat Nasional maupun Propinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih prestasi spektakuler yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dadi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTB terhadap LKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 ini diterima oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dan Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK Perwakilan NTB di Mataram, Jumat 12 Mei 2023. Hadir dalam acara penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di NTB Tahap 1 ini antara lain Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah serta Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan hal ini merupakan prestasi yang spektakuler dan membanggakan bagi masyarakat Lombok Barat. Hal ini karena Kabupaten Lombok Barat berhasil mempertahankan predikat WTP 9 kali berturut turut. Ia mengatakan hal ini merupakan kerja keras semua pihak di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga predikat WTP ini dapat terus diraih 9 kali berturut turut. "Ini adalah prestasi kita bersama dan kebanggaan bagi masyarakat Lombok Barat. Tentunya hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak sehingga WTP ini dapat tetap kita pertahankan sebanyak 9 kali berturut turut" ujarnya. 

Dalam kesempatan ini pihaknya bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras semua jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga prestasi ini dapat diraih. Ia berharap agar semua jajaran Pemerintah Daerah untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku agar pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya hal ini menjadi kunci penting agar LKPD Kabupaten Lombok Barat tetap memperoleh opini WTP. Selain itu hal ini juga menjadi salah satu yang penting agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wabup menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berjalan dengan aturan tentunya hasilnya akan  baik dan lancar. "Dengan opini WTP ini marilah kita terus bekerja maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku agar Opini WTP ini dapat kita pertahankan dan pembangunan berjalan lancar" ujarnya. 

Sementara itu Ketua BPK RI Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa dari delapan Kabupaten/Kota di NTB yang menerima LHP tahap 1 ini semuanya memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata dari Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan Daerah menjalankan dan menerapkan praktik praktik pengelolaan keuangan yang baik. Ia berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Penyerahan LHP ini dapat kami serahkan tepat waktu sesuai dengan aturan. Kami berharap agar capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik" ujarnya. 

Dalam penyerahan LHP tahap 1 ini juga disampaikan sambutan oleh Perwakilan Ketua DPRD se NTB yang diwakilkan oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi. Selain itu dalam. Kegiatan ini juga disampaikan sambutan dari perwakilan Kepala Daerah se NTB yang diwakili oleh Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy. Acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar. (Diskominfotik/Tim IKP)